JAKARTA, LINGKARFAKTA.COM - Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (DPN PA GSNI) mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun ke 60 Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) dan Syukuran Hari Ke 1 Persatuan Alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (PA GSNI).
Acara tersebut dihadiri oleh Para Alumni GSNI antara lain Dr. Soenarto (Ketua Umum), Ir. Triwi Husodo (Sekjen), Waluyo Martosugito (Pendiri GSNI dan Penasehat PA GSNI), Jend. Purn. TNI Tyasno Sudarto (Alumni GSNI dan Penasehat PA GSNI), Hadi Harjono dll dan dihadiri pula oleh tamu undangan dari perwakilan organisasi se azas (Marhaenis) antara lain Hj. M. Suprapti, SH., M.Hum (Ketua Umum Perwanas), Dr. Moh. M.C. Soenhadji (Ketua Umum ISRI), Dr. Benny Soedhiro (DPN Keluarga Besar Marhaenis), Ir. Iwan Hendrawan (Sekjen Pemuda Demokrat Indonesia).
Acara tersebut diadakan secara sederhana dengan memotong tumpeng oleh Ketua Umum PA GSNI Soenarto di dampingi Sekjen PA GSNI Triwi Husodo diberikan pada pendiri GSNI Waluyo Martosugito dan Penasehat PA GSNI Jend. (Purn) TNI. Tyasno Sudarto yang dilanjutkan dengan sambung rasa dengan pemberian wedangan oleh pendiri dan Penasehat PA GSNI tersebut di atas.
Dalam paparannya Waluyo Martosugito mengatakan bahwa lahirnya GSNI yang merupakan fusi dari GSN dan IPNI adalah suatu dinamika dari spirit perjuangan IPPI Pancasila, yang mana saat itu juga Pemuda Demokrat Indonesia yang berbasis teritorial membantu dalam menginisiasi terbentuknya Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) yang juga berbasis teritorial, dimana saat itu kondisi politik kebangsaan sedang hangatnya dalam perdebatan dalam Badan Konstituante.
Waluyo juga menyampaikan Bangsa Indonesia menjadi kenyataan, karena dua kali ada komponen bangsa merelakan dominannya demi persatuan antara lain pertama, dalam sumpah pemuda 1928 para pemuda Jong Djava merelakan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia, kedua adalah penetapan lima sila Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembukaan UUD 1945.
Waluyo mengingatkan kenyataan yang tak menggembirakan terkait erat dengan masih bertahannya tiga faktor yang membuat Pancasila tetap masih marjinal dalam haru biru perkembangan politik Indonesia yaitu pertama, dalam ingatan bersama banyak kalangan, Pancasila masih dipandang tercemar.
“Karena kebijakan Soeharto yang pernah menjadikan Pancasila sebagai alat politik mempertahankan status quo kekuasaan, kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi, memberi peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, ketiga desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak memperkuat semangat kedaerahan, berbau nasionalisme lokal,” pungkas Waluyo. Senin, (21/1/2019).
Selain itu Waluyo Martosugito memberikan pertanyaan untuk direnungkan oleh segenap anak bangsa khususnya anggota dan kader GSNI, permasalahannya siapakah penanggungjawab utama terhadap keselamatan Pancasila dan UUD 1945?
Lain halnya dengan Jend. (Purn). TNI. Tyasno Sudarto, saat ini politisi banyak berdiskusi persoalan di hilir saja, padahal yang sudah rusak adalah hulunya, selain Pemimpin yang baik bangsa ini harus memiliki sistem yang baik pula, caranya kembali ke UUD 1945 dan perubahan dilakukan secara addendum.
Tyasno juga mengajak seluruh komponen GSNI dan Marhaenis senantiasa mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yangmana juga beliau mengingatkan pada seluruh pejabat publik dan penyelenggara negara bahwa dalam sumpah jabatan ada klausul setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sekjen Pemuda Demokrat Indonesia, Ir. Iwan Hendrawan mengangkat issue terkait TAP MPR No. VII/2001 tentang Visi Misi Indonesia Masa Depan, dimana saat ini pejabat publik mempunyai kewajiban membuat dan menyampaikan visi dan misi, sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan karena seluruh penyelenggara negara wajib menjalankan perintah UUD 1945, yang mana visi misi bangsa Indonesia telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Iwan menegaskan Visi Misi Bangsa tidak bisa dibuat oleh orang perorang tapi merupakan kerja kolektif dan memiliki legitimasi dari rakyat dalam perwujudan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dr. Soenarto, Ketua Umum PA GSNI dalam paparannya menegaskan Persatuan Alumni GSNI bersifat Independen, tidak berafiliasi partai apapun, tantangan kedepan bangsa adalah mempersiapkan kader-kader Bangsa untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana tantangan besar bangsa saat ini adalah Narkoba, Terorisme dan Keyakinan akan Pancasila menurun.
Suprapti, Ketua Umum Perwanas menyampaikan terus bekerja dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa lewat PAUD dan TK 17 Agustus dan Siwi Peni walau dalam sebatas kemampuan dan kesederhanaan dengan perhatian yang minim Pemerintah, walau Ia melihat gejala yang mana banyak sekali pendidikan usia dini dan anak saat ini jauh dari pembentukan karakter kebangsaan (nasionalisme).
Selain itu dalam sambung rasa Dr. Moh. M.C. Soenhadji yang juga pada era Bung Karno dikirim ke luar negeri pada saat masih kuliah di ITB yang mana saat itu mahasiswa - mahasiswa yang di kuliah kan ke luar negeri dengan sebutan Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) yang rata-rata untuk belajar tehnologi dan ekonomi, mengingatkan pada peserta yang hadir bahwa yang kita perlu persiapan saat ini adalah Sumber Daya Manusia untuk menyongsong tahun 2045 yang mana Indonesia akan menjadi negara 6 besar dunia dengan tingkat GDP yang besar dan itulah tugas besar GSNI dan PA GSNI ujar Ketua Umum Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI). (ari)
